FORKOWAS.COM, CIMAHI --- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI bekerja sama memberikan bantuan kepada 15 pengelola masjid jami di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, Sabtu (30/3/2019).
Pemberian bantuan dalam program bantuan tanggung jawab sosial lingkungan BPJS Ketenagakerjaan itu dilaksanakan di Komplek Perumahan Bojong Malaka Indah Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Hadir pada kesempatan itu Ketua Komisi IX DPR RI H. Dede Yusuf Macan Effendi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Lodaya Alpian, S.E., M.M., Tenaga Ahli DPR RI Saeful Bachri dan penerima bantuan.
Pada kesempatan itu, Dede Yusuf mengatakan dirinya membantu menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan sasaran para pekerja di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan lain-lain," kata Dede Yusuf kepada wartawan di sela-sela kegiatan program bantuan tanggung jawab sosial lingkungan.
Dede mengatakan, penyaluran bantuan CSR itu berdasarkan usulan atau permohonan dari belasan pengeloka masjid.
"Bantuannya dalam bentuk barang. BPJS membeli barang, kemudian diserahkan kepada pengurus masjid," katanya.
Dede pun turut mengapresiasi atas atensi BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan perhatian khusus terhadap pengelola masjid dan yayasan.
Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan ke masjid-masjid karena masjid merupakan tempat berkumpul, ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.
Apalagi saat ini jelang Isra Mi'raj, bulan suci Ramadan, masjid membutuhkan sarana peribadatan.
"Untuk itu, masjid sangat membutuhkan peralatan atau sarana untuk kegiatan keagamaaan masyarakat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial keagamaan dari BPJS Ketenagakaerjaan," jelas Dede.
Melalui kegiatan ini, Dede Yusuf mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki target sasaran perluasan kepesertaan dari kalangan para pekerja informal. Di antaranya dari para pekerja seni, pekerja usaha kecil menengah, atau pekerja lainnya.
Ia pun menjelaskan tentang perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menjamin kesehatan semua warga negara RI.
"Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan hanya menjamin yang kerja. BPJS Ketenagakerjaan menjamin saat pergi dan berangkat bekerja," katanya.
Termasuk, kata Dede, pekerja di maajid bisa dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
"Di antaranya muadzin, marbot dan pekerja lainnya, termasuk tukang membersihkan lantai dll. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan menjamin wartawan," katanya.
Ia mengatakan, awak media atau wartawan sangat rentan, karena setiap hari naik motor untuk pergi dan pulang liputan.
"Wartawan harus mendapatkan jaminan tenaga kerja, karena belum tentu perusahaannya menjaminnya," ucapnya.
Ia pun berusaha untuk mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk masuk ke sektor informal, misalnya yang bekerja menjadi tukang cilok, batagor, sopir angkot, ojek dan pekerja informal lainnya.
Ia juga menilai BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bagus untuk melindungi para pekerja. Misalnya, disaat para pekerja mengalami kecelakaan di pabrik dan tangannya luka luka atau masuk mesin sampai terputus bisa mendapatkan jaminan Rp 1 miliar.
"Selama sakit dan belum bisa masuk kerja selama enam bulan pertama mendapat jaminan 100 persen dari upah kerja satu bulan pada setiap bulannya. Kemudian memasuki enam bulan kedua, mendapatkan 75 persen jaminan kerja dari upah kerja per bulannya. Memasuki enam bulan ketiga mendaoatkan 50 persen dari upah kerja yang diusulkan setiap bulannyam" jelasnya.
Untuk diketahui, bantuan tersebut dalam bentuk gentibg, kayu, hebel, semen, speaker masjid, kipas angin, mesin pompa air, karoet, keseg, tangki air 500 liter, lemari buku, kursi guru, perlengkapan salat, pasir pasang dan bantuan lainnya. (KS) *